Jurus ‘Dewa Mabok’ Wagub Ahok

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), melempar gagasan populis, yaitu merekrut 2.000-an orang yang mau berkubang di sungai yang dipenuhi hamparan sampah, termasuk pemulung, untuk menjadi garda terdepan kebersihan Ibukota. Honor Rp 2 juta/orang/bulan.

Bagaikan seorang pendekar yang memakai jurus ‘Dewa Mabok’, memainkan gerakan meliuk-liuk nan sulit diterka lawan-lawannya, dan bahkan seolah-olah ngawur, itulah gebrakan dan manuver yang kerap diperagakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dalam upaya menyelesaikan kompleksitas masalah di ibukota.

Pemilik nama asli Zhong Wan Xie --kelahiran Gantong, Belitung Timur, yang akrab disapa Ahok itu mengejutkan publik tatkala dia memarahi stafnya karena tidak menggunakan laptop untuk mencatat hasil pertemuannya dengan ribuan buruh yang berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP), di Balaikota  DKI, 24 Oktober 2012.

Kemudian, Ahok menyikapi dengan tegas rancangan anggaran 2013 ajuan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dianggapnya tidak masuk akal dalam rapat yang digelar pada 8 November 2012. Mantan Bupati Belitung Timur itu langsung meminta anggaran PU tahun 2013 dipotong 25 persen dalam rapat yang diunggah lewat YouTube itu.

Di pengujung 2012, Ahok kembali mengeluarkan ‘jurus mabok’nya terbaru. Ahok mengemukakan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk merekrut sekitar 2.000 orang pemulung sampah dan menggaji mereka Rp 2 juta perbulan. Para pemulung tersebut akan dipekerjakan sebagai tenaga pembersih kota.

“Kami akan mengajak pemulung di Jakarta untuk ikut mengurus sampah. Pemulung yang menjadi pembersih kota akan bisa menerima penghasilan sekitar dua juta rupiah perbulan,” cetus Wagub Ahok, di Balaikota Jakarta, 19 Desember 2012. 

Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, akan menggaji pemulung sampah yang mengumpulkan sampah-sampah, selain jenis sampah tertentu yang mereka kumpulkan. Mereka bisa mengambil samapah yang mereka perlukan, yang tidak diperlukan bisa diserahkan ke Pemprov.

Jika ditotal, besaran anggaran yang harus disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menggaji 2000-an orang pemulung tersebut mencapai Rp 48 miliar setiap bulan.

“Kalau dihitung 2.000 pemulung, perbulannya paling 48 miliar rupiah. Daripada dikasih ke orang 75 miliar  rupiah, tapi nggak bersih juga!” tegas mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar itu  membuat perbandingan. 

Tak ayal, wacana tersebut memicu polemik dan menjadi sorotan banyak pihak. Pun tanda tanya, apakah Dinas Kebersihan Pemprov DKI dianggap tak efektif menjalankan fungsinya sampai-sampai ide tersebut terlontar dari pemimpinnya sendiri?

Apa tanggapan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, atas gagasan kontroversial wakilnya? Mantan Walikota Solo ini mengklarifikasi, gagasan yang keluar dari Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama adalah gagasan lapangan, di mana peran fungsi Dinas Kebersihan dianggap Jokowi kurang menohok.

“Bukan kurang efektiflah, yang kita lihat di lapangan tidak bisa menusuk sampai ke dalam-dalam gitu lho. Hanya kelihatan permukaan, tapi yang di dalam memang butuh lebih detail,” jelas Jokowi di sela-sela kunjungan ke lokasi tanggul jebol di Kali Cipinang, Makasar, Jakarta Timur, (22/12/2012) dini hari. 

Menurut pria yang sangat populer dengan panggilan Jokowi itu, kondisi sampah yang kian memprihatinkan di Ibukota perlu penanganan serius. Bukan hanya sampah yang menumpuk pada bak-bak sampah atau tempat-tempat penampungan sementara saja, melainkan juga sampah yang tercecer di sudut kota. 

“Kita pengen lebih detail, lebih dalam kerjanya,” imbuh Jokowi. 
Meski demikian, Jokowi belum memutuskan apakah ide tersebut akan direalisasikan atau tidak. Kini, pihaknya tengah melakukan kalkulasi, baik kalkulasi dana maupun kalkulasi sosial, untuk menerapkan kebijakan fenomenal tersebut.

Lantas, apabila ide Wagub Ahok tersebut direalisasikan, apa peran Dinas kebersihan Pemprov DKI Jakarta?

“Ya, kerjanya yang gede-gede saja dong. Sampah di Jakarta itu 6.000 ton, coba, berapa ribu truk itu?” kata Jokowi seraya melepas tawa khasnya.

Ahok seiya sekata dengan Jokowi. Di kesempatan terpisah, Ahok mengatakan, rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menggaji pemulung itu dalam upaya menekan jumlah sampah di Jakarta yang belum berjalan optimal.

Menurut Ahok, semua ini merupakan keinginan Gubernur Jokowi untuk melibatkan semua pihak mengurai masalah sampah Ibukota yang terus menggunung.

Merujuk apa yang berlaku selama ini, Ahok mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta memakai jasa pihak ketiga (kontraktor kebersihan). Kontraktor ini tetap menggunakan tenaga manusia untuk mengangkut sampah. Di luar itu, tambah Ahok, Pemprov juga masih harus mengeluarkan biaya untuk menyewa alat-alat berat senilai miliaran rupiah. 

Perjanjian kontraktual dengan pihak ketiga tersebut juga dikritisi oleh Ahok. Dalam hemat Ahok, masalah timbul karena dalam perjanjian kontrak dengan pihak ketiga itu hanya dicantumkan bahwa penanganan sampah dengan sistem pembayaran perton.

“Hal ini membuat Pemprov DKI kewalahan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kontraktor-kontraktor tersebut,” jelas Ahok.

Wagub Ahok menjelaskan, menggaet pemulung dalam upaya menekan jumlah sampah di Jakarta dirasa akan membawa dampak yang saling menguntungkan. Ahok yakin hasil yang dicapai lebih optimal.

Di satu sisi, para pemulung dapat memilah kembali sampah yang masih memiliki daya jual, selain tentunya juga memiliki gaji pokok, dan sisa sampah yang dipungutnya dapat ditampung di tempat pembuangan sampah sementara.

“Kan, mendingan menggaji pemulung, lebih efektif. Pemulung juga bisa lebih sejahtera, bisa menyewa Rusun. Ini soal logika saja sih,” tukasnya.

Di kesempatan acara Bakti Sosial dan Sunatan Massal di kantor Lurah Tanah Sereal, Jakarta Barat, 22 Desember 2012, Ahok berbagi cerita tentang pertemanannya dengan seorang pemulung.

“Kamu kira pemulung itu orang jelek? Saya kenal pemulung di Batam yang sarjana lho. Dia bisa email-email-an sama saya. Pemulung itu bukan orang yang tidak sekolah lho. Banyak pemulung lulusan SMA, ada yang D3. Jadi kenapa konsepsi itu kalau pemulung direkrut untuk kerja seolah-olah dia rendahan?” kata Ahok berkisah seraya mengatakan penilaian bahwa pemulung orang rendahan adalah salah.

“Jadi saya cuma mengatakan begini, waktu saya lempar ide itu mereka bilang siapa yang tahan di tempat sampah kerja seharian, saya bilang pemulung tahan, maka pemulung sekalian digaji. Pemulung jadi kaya. Sampah yang dibutuhkan dia ambil, jual. Yang tidak dibutuhkan dia kumpulin. Jadi kenapa pemulung tidak boleh jadi honorer Pemda?” papar Ahok berargumen.

Ahok menjelaskan, selama ini Pemprov DKI Jakarta lebih mengandalkan pihak swasta dalam pengangkutan sampah. Sistemnya diatur berdasarkan jatah volume sampah yang diangkut. Dengan ukuran tersebut, pemerintah membayarkan anggaran sampah sesuai besarnya volume.

Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta dalam posisi dilematis untuk menetapkan kebijakan anggaran sampah. Seharusnya, pekerjaan tersebut beserta kontrak-kontraknya diatur berdasarkan kinerja. Namun, masalah yang muncul adalah, tidak akan ada satu pun kontraktor swasta yang akan terlibat jika hitungannya tidak didasarkan pada ukuran pasti, yakni volume sampah.

Masalahnya, “Kalau volume sampahnya sudah cukup, meskipun ini (sampah) berantakan di akhir tahun, mereka (pihak swasta) biarkan saja,” kritik Ahok.

Disebutkan Ahok, anggaran untuk membayar pihak kontraktor swasta untuk pembersihan sampah sebesar Rp 90 miliar perbulan. Jumlah ini belum termasuk biaya sewa alat berat sebesar Rp 135 miliar. Jumlah tersebut terhitung tidak efisien mengingat persoalan sampah tetap menjadi masalah Ibukota.

Sebagian penanganan sampah masih tetap di pihak ketiga tersebut,  lanjut Ahok, namun Pemprov DKI ingin menerapkan swakelola juga untuk menjaga kebersihan.

Untuk membereskan sampah-sampah di sungai dan permukiman yang tetap menumpuk setelah kontraktor hanya mengangkut sesuai jatah volumenya, ungkap Ahok, dibutuhkan kehadiran tenaga kerja tambahan. Pekerjaan itulah yang akan memanfaatkan jasa pemulung.

“Kami taruh saja 2.000 orang, kami bayar sebagai honor dan kami beli 20 alat (angkut sampah), jauh lebih efisien!” pungkas Ahok, mengeluarkan ‘jurus mabok’nya itu untuk atasi masalah sampah di ibu kota.  ✒ (Dimuat di Majalah TRIAS Politika, edisi Januari 2013,Anis Fuadi, diolah dari berbagai sumber)