2013, Tahun Kegaduhan Politik

Hiruk-pikuk persaingan antarpartai politik dan suhu tinggi perpolitikan nasional diperkirakan akan meningkat sepanjang 2013. Wacana konsensus politik mengemuka untuk menghindari ekses negatif kegaduhan politik.

Kini, Indonesia telah berada di tahun baru, tahun 2013. Tahun 2012 dengan segenap dinamikanya telah dilampaui. Berbagai kejadian mewarnai potret diri Indonesia.

Berbagi ujian masih menerpa ketahanan dan martabat bangsa ini: bencana alam (gunung meletus, banjir, kecelakaan pesawat, tenggelamnya kapal laut), konflik horisontal bernuansa SARA dan pertanahan, terorisme, skandal korupsi sejumlah pejabat publik (legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah), pertentangan KPK dengan Polri, pertentangan antara DPR RI dan KPK RI,  dan masih banyak lainnya.

Apakah yang Indonesia akan alami sepanjang 2013 ini?  Sejumlah prediksi mengemuka, dan mengerucut pada sebuah simpul bahwa Tahun 2013 adalah Tahun Politik.

Adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang melontarkan peringatan (warning) bahwa 2013 adalah tahun politik dengan segala hiruk-pikuknya. Dalam Sidang Kabinet 17 Oktober 2012, Presiden SBY mengingatkan para pembantunya, menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Kedua (KIB II), Tahun 2013 adalah Tahun Politik, Tahun Pemilihan Umum (Pemilu). 

Presiden SBY menginstruksikan seluruh menteri KIB II untuk bekerja fokus dan mengutamakan tugas negara di atas segalanya.

“Perintah itu ditegaskan Presiden kepada menterinya berulang kali dalam berbagai kesempatan sidang kabinet paripurna, mengingat kabinet pemerintahannya adalah kabinet koalisi partai politik,” tulis Ibnu Purna, Wakil Sekretaris Kabinet KIB II, dalam artikelnya “2013 Tahun Politik” yang dimuat di situs www.setkab.go.id (06/11/2012).

Presiden memperingatkan para menteri yang berlatar belakang Parpol untuk tidak memanfaatkan jabatannya atau dimanfaatkan oleh Parpolnya untuk mengais keuntungan bagi kepentingan Pemilu 2014.

Di tahun 2013, lanjut Ibnu Purna, masyarakat yang semakin kritis akan mengawasi sepak terjang  para menteri, terutama yang berasal dari Parpol, karena menteri itu bisa saja menyalagunakan wewenang untuk kepentingan politik sempit, menjelang Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden.

Konsensus politik

Prediksi politik 2013 juga mencuat di forum-forum seminar, diskusi panel, tak terkecuali pernyataan beberapa pengamat politik, politisi, dan bahkan pelaku bisnis.

Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Thohari, memprediksi pada 2013 potensi kegaduhan politik sangat tinggi. Tahun 2013 adalah tahun krusial, satu tahun jelang Pemilu 2014.

“Tahun 2013 tahun perenungan untuk mempertimbangkan dan menentukan pilihan politik saat Pemilu. Perlu dihindari hiruk-pikuk dan kegaduhan politik yang menguras energi bangsa,” cetus Hajriyanto saat menjadi pembicara dalam diskusi “Refleksi MPR RI tentang Stabilitas Politik 2013” di kompleks Gedung DPR RI/MPR RI, Senayan Jakarta, 17 Desember 2012.

Atas dasar itu, untuk mencegah ekses yang tidak produktif dan destruktif bagi kesejahteraan rakyat, politisi senior Partai Golkar itu berpendapat harus dilakukan konsensus politik baru yang melibatkan para tokoh politik nasional, gerakan sosial seperti ormas sosial keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.

“Sebuah konsensus politik baru yang sehat mutlak diperlukan guna menghentikan kegaduhan-kegaduhan politik yang merugikan, sekaligus menyelamatkan bangsa Indonesia dari hiruk-pikuk politik yang bersifat pragmatis.”

Lebih lanjut Hajriyanto menjelaskan, "Utamakan keutuhan dan kepentingan nasional yang luas dan berjangka panjang, sekaligus abaikan godaan-godaan politik yang berjangka pendek. Tahun 2013 adalah tahun perenungan, agar terlahir pemimpin dan lembaga negara yang menjunjung tinggi kepentingan nasional yang berkeadilan dan berkesejahteraan di 2014.

Wacana konsensus nasional juga pernah dilontarkan Wakil Presiden Boediono. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi bisa yang lebih tinggi lagi dan dirasakan hingga masyarakat bawah.

Nah wacana konsensus nasional yang diusung Wapres Boediono rupanya ditentang oleh Arif Budimanta. Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI itu menilai, yang membuat politik stabil adalah suasana ekonomi, bukan pada pertumbuhan

“Tidak perlu ada konsensus karena sudah dijamin di dalam konstitusi. Instrumen negara mengatur itu semua. Yang terjadi, negara melakukan pengkerdilan konstitusi dan pemimpin tidak menyadari memimpin sebuah bangsa, tapi justru mengambil jarak dari bangsanya,” kata Arif.

Pada kesempatan berbeda, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Permadi, melihat situasi politik dan hukum selama 2012 menjadi isyarat awal buruk untuk 2013 dan 2014. Kalau kondisi politik terus seperti ini, tidak mustahil, Presiden SBY akan berhenti atau diberhentikan.

Faktor penyebabnya, kata mantan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan itu, fenomena korupsi terjadi di hampir semua institusi pemerintah dan DPR RI. Begitu juga dengan konflik horisontal yang dibiarkan mengambang. Bahkan Presiden SBY membiarkan kadernya di Partai Demokrat meski sudah jelas terseret kasus hukum.

“Kalau dinamika politik dan hukum terus memburuk pada 2013, mahasiswa dan rakyat sudah mulai bergerak dengan satu tuntutan, yaitu SBY-Boediono mundur. Kalau ada peluang politik, mereka akan segera bergerak ke Jakarta,” ujar Permadi, dalam forum Dialektika Demokrasi "Refleksi Akhir Tahun dan Prediksi Politik 2013", di kompleks Gedung DPR RI/MPR RI, Senayan Jakarta, 13 Desember 2012.

M. Qodari tidak sependapat dengan Analisis Permadi. Pengamat politik dari Indo Barometer itu menilai, Presiden SBY tidak mungkin bisa jatuh melalui proses impeachment kendati dinamika politik dan hukum akan terus memanas hingga 2014.

Upaya untuk menjatuhkan Presiden SBY, lanjut Qodari, tidak mungkin datang dari parlemen karena sikap pimpinan ketiga lembaga sangat jelas mendukung pemerintahan SBY sampai 2014. Begitu juga dengan dengan Parpol pendukung pemerintah.

“Jadi, tidak ada isyarat politik untuk penjatuhan Pak SBY. Kecuali ada gerakan rakyat yang masif, besar, dan dipicu oleh hal-hal fundamental seperti kenaikan BBM,” ujar Qodari seraya mengungkapkan, “Ada empat bom waktu politik tahun 2013 yang bisa mengguncang  bangsa dan negara ini, yakni masalah hukum, ekonomi, reshuffle kabinet, dan revisi UU Pilpres.” 

Sesepuh PDI Perjuangan, Sabam Sirait, menyarankan Presiden SBY sebaiknya lebih fokus dalam memperbaiki roda pemerintahan, supaya citranya semakin baik, mumpung masih ada 1,5 tahun.

Dari sudut pandang Parpol berkuasa dan pendukung utama pemerintahan SBY, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menekankan, pada akhir jabatannya sebagai presiden, SBY akan menghadirkan pemerintahan yang sejuk, tidak terganggu dengan hingar-bingar politik menjelang 2014. SBY juga akan fokus menjalankan pemerintahan untuk kepentingan negara yang lebih besar.

“Pak SBY juga akan menghadirkan kabinet yang solid dan sejuk, berjuang untuk demokrasi meski panas, tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus untuk mengantarkan suksesnya Pemilu 2014,” kata mantan Menpora di era Presiden HM Soeharto itu. 

Merespons Hajriyanto Thohari, dari perspektif hukum tata negara, Margarito berpendapat, meski tidak diatur dalam Konstitusi, forum silaturahmi berkala yang diprakarsai Presiden SBY dengan lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, MK, dan KY bisa dimanfaatkan untuk mencari berbagai solusi persoalan bangsa ini, sekaligus mengurangi potensi kegaduhan politik nasional.

    “Hanya saja, pertemuan itu seharusnya tidak bersifat silaturahmi atau sekadar ajang formalitas, namun bisa membahas berbagai persoalan bangsa sehingga potensi benturan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa dihindari,” tandas Margarito.

Meneg BUMN, Dahlan Iskan, juga memiliki persepsi dan prediksi yang sama bahwa di tahun 2013 tensi politik nasional akan meninggi. Dia berharap, situasi tersebut tidak sampai mengganggu laju pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tahun 2013 itu tahun yang panas, tahun politik. Karena itu jauhi politik!” tukas Dahlan saat berbicara di sebuah diskusi bertempat Gedung Antara, Jakarta, 5 Desember 2012.

Menteri yang sempat menghebohkan jagat politik nasional menyusul pernyataannya tentang adanya oknum-oknum anggota DPR RI yang memeras BUMN ini memprediksi, kondisi perekonomian Indonesia pada 2013 tidak jauh berbeda dengan 2012. Pertumbuhan ekonomi 2013 akan sama dengan 2012 yaitu di atas 6 persen.

Semoga saja Pak Menteri..gonjang-ganjing politik di tahun 2013 tidak menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Anis Fuadi/TRIAS Politika, dari berbagai sumber)