Sejumlah orang tua peserta calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) memprotes kebijakan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan yang menerapkan pemeriksaan kesehatan ulang dan memprioritaskan putra daerah.
Dalam sebuah video yang beredar, terlihat kemarahan para orang tua maupun anaknya yang tidak lolos taruna Akpol. Mereka menuding panitia Polda Jabar tidak transparan dalam meloloskan peserta.
Menanggapi beredarnya video tersebut di dunia maya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul, mengatakan pihak Mabes Polri akan mendalaminya.
“Sampai saat ini memang ada informasi bahwa ada ketidakpuasan masyarakat, tentu ini akan kami dalami, kami pelajari,” kata Martinus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/6).
Martinus memastikan, jika memang adanya pelanggaran yang dilakukan panitia seleksi, maka akan ditindaklanjuti. Sementara itu soal adanya kebijakan Kapolda yang diprotes, Martinus mengaku kebijakan soal prioritas putra daerah belum ada.
“Itu belum ada. Belum ada berdasarkan kesukuan,” pungkas Martinus.
Protes sejumlah orang tua tersebut dikarenakan adanya kebijakan Kapolda Jawa Barat yang menerapkan kuota calon taruna Akpol yang dikirim ke Semarang, dibagi menjadi dua, putra daerah dan non putra daerah.
Setelah dirangking, untuk putra daerah dari 13 peserta yang berhasil lolos hanya 12 orang. Sedangkan non putra daerah dari 22 peserta yang lolos untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Akpol Semarang menjadi 11 orang. Selain itu polda Jabar pun meloloskan 4 calon Taruni Akpol (Polwan).
Komentar